Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang resmi berdiri pada tahun 1958, merupakan fakultas tertua kedua sejak UNPAR dan fakultas Ekonomi sebagai fakultas pertama diresmikan pendiriannya pada tahun 1955. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada saat peresmiannya, namun didukung semangat tinggi serta pengorbanan para pendiri dan pengelolanya, Fakultas Hukum UNPAR secara bertahap telah berhasil menampakkan jejaknya sebagai salah satu Fakultas Hukum terkemuka di Indonesia. Pada masa-masa awal keberadaannya, perkuliahan dan pengelolaan Fakultas Hukum UNPAR dilaksanakan di sebuah gedung bioskop dengan jumlah dosen dan mahasiswa yang relatif sedikit. Setelah UNPAR memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 30; Jalan Aceh No. 53 dan Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung seluruh kegiatan pembelajaran dan pengelolaan Fakultas Hukum dilaksanakan di kampus ini bersama dengan fakultas-fakultas lain di lingkungan UNPAR. Gedung 2 di Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung mulai digunakan sebagai kampus baru Fakultas Hukum sejak tahun 1979 – 1980 sampai saat ini. Sejak tahun 2018, Program Magister Hukum dan Doktor Hukum telah diintegrasikan ke Fakultas Hukum. Dengan demikian sejak itu, Fakultas Hukum memiliki tiga program studi yaitu: 1) Program Studi Hukum Program Sarjana; 2) Program Studi Hukum Program Magister; dan 3) Program Studi Hukum Program Doktor. Kebijakan integrasi merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan keilmuan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAR.
Dua belas orang Dekan telah silih berganti memimpin dan membina Fakultas Hukum UNPAR sebagai Fakultas Hukum swasta tertua di Indonesia sampai dengan tingkat perkembangannya dewasa ini. Sampai dengan Yudisium tanggal 14 Februari 2025 Fakultas Hukum UNPAR telah menghasilkan 11.131 (sebelas ribu seratus tiga puluh satu) orang lulusan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjalani berbagai profesi yang relevan dengan pendidikan tinggi hukum yang dibekalkan kepada mereka, seperti hakim, jaksa, penasehat hukum, pengacara, konsultan hukum, dan notaris, di samping mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, perbankan, perusahaan-perusahaan domestik maupun asing, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Beberapa alumni yang telah berhasil dalam menjalankan profesi di bidang hukum dan non-hukum antara lain: Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH sebagai Guru Besar Bidang Hukum Administrasi dan Hukum Pemda; Prof. Dr. Arief Sidharta, SH sebagai Guru Besar Bidang Filsafat; Prof. Dr. Etty Agoes, S.H., LL.M. sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Prof. Dr. Gunadi, S.H., M.H. sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara; Dr. Marzuki Darusman, S.H. yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia (1999-2001) dan sebagai Chairperson of the Independent International Fact-finding Mission on Myanmar di bawah Komisi Hak Asasi Manusia PBB; Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M. sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta; Indra Mulyabudiwan, S.H., LL.M. sebagai Senior Chief Counsel Operations pada Chevron Indonesia Company; Ivan Petrus Sadik, S.H. sebagai COO Astra-Auto 2000; Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCIArb. sebagai lawyer sekaligus Partner pada firma hukum Assegaf, Hamzah & Partners; Sandrayati Moniaga, S.H. menjadi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan menjabat sebagai Wakil Ketua Eksternal; Loeke Larasati, S.H., M.M. sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia; Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. yang sebelumnya pernah bekerja sebagai anggota Komisi Hukum Nasional (dibubarkan 2014) dan lawyer sekaligus owner pada firma hukum Frans Winarta & Partners; Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. yang pernah berprofesi sebagai Hakim dan sekarang sebagai dosen pada beberapa Fakultas Hukum diantaranya Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan FH UNPAR; Pheo Marojahan Hutabarat, S.H. sebagai senior partner di HHR Lawyers; Denny Kailimang, S.H., M.H. sebagai senior lawyer di Kantor Advokat Kailimang & Ponto; Stefanus Haryanto, SH., LL.M sebagai partner di Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH); Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M., M.Hum sebagai senior lawyer di Hotman Paris & Partners; Lalola Easter Kaban, S.H. sebagai pegiat anti korupsi pada Indonesia Corruption Watch; Ricky Suhendar, SH., M.H sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Peru, merangkap Negara Plurinasional Bolivia dan pernah menjadi Konsul Jenderal di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong.